Sudah Ada Asuransi, untuk Apa Majikan di Singapura Wajib Beri Jaminan Rp 60 juta?

Sumber: Beritasatu.com

 

 

Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura betul-betul diperhatikan. Belum lama Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Indonesia di Singapura memberlakukan jaminan kinerja sebesar 6.000 dolar Singapura atau Rp 60 juta untuk pekerja rumah tangga asal Indonesia di Singapura.

Syarat ini bukan berasal dari pemerintah Singapura, melainkan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura. Jaminan kinerja diberikan ketika asisten rumah tangga memperbarui paspor atau memproses dokumen di kedutaan.

Bukan itu saja, pihak kedutaan juga meminta pembaruan kontrak kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga asal Indonesia. Kontrak kerja baru tersebut akan menggantikan kontrak kerja yang lama. Majikan akan terikat dengan kontrak kerja baru, dan kontrak kerja lama tidak berlaku lagi.

Uang sebesar 6.000 dolar Singapura tersebut diberikan jika pihak majikan atau perekrut melakukan pelanggaran terhadap kontrak kerja, seperti telat membayar gaji atau melakukan kekerasan terhadap TKI. Uang jaminan tersebut sebagai denda obligasi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk. Kemudian pihak asuransi akan membayarkan uang tersebut kepada  pihak KBRI dan akan menyerahkannya kepada pekerja terkait.

Itu sebabnya, perekrut atau majikan diminta untuk berhati-hati dan membaca baik-baik setiap klausul yang ada dalam perjanjian kerja. Cermati betul apa saja yang diatur atau tertera dalam kontrak kerja tersebut. Sekiranya ada yang keberatan bisa saja ditanyakan atau mungkin disepakati bersama.

Selain itu mereka juga harus mempertimbangkan kesanggupan membayar uang denda kepada pihak asuransi jika terjadi pelanggaran. Pasalnya, uang jaminan tersebut jumlahnya tidak sedikit.

Syarat ketat dari KBRI, bisa saja tidak disetujui oleh calon majikan. Sebagai alternatif, mereka bisa mempekerjakan tenaga kerja selain dari Indonesia atau menggunakan pekerja dengan sistem paruh waktu.

Aturan baru tersebut memang ketat, tetapi merupakan kabar baik bagi pekerja rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di Singapura. Aturan tersebut akan memperkecil peluang terjadinya tindak kekerasan atau perlakuan yang sewenang-wenang dari majikan.

Tenaga kerja Indonesia juga bisa memiliki waktu atau bisa meminta izin untuk mengurus paspor atau dokumen lain yang diperlukan. Keuntungan lain yang bisa didapat adalah adanya negosiasi tentang jam kerja, hari libur, dan jaminan kesehatan.

Lama jam kerja, kapan TKI bisa beristirahat, waktu libur, dan bisa juga disepakati apakah bisa sewaktu-waktu izin jika ada keperluan mendadak di kampung halaman. Seringkali para TKI terganjal persoalan izin ketika ada keperluan mendadak di kampung halaman.

Meski demikian, tidak semua TKI beruntung mendapat perlakuan yang baik dari majikan. Masih ada pula TKI yang mendapat perilaku kurang baik terkait waktu kerja dan pemotongan gaji. Seringkali gaji yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan nominal yang disepakati. Atau gaji yang dibayarkan terlambat atau bahkan tidak diberikan sama sekali.

Persoalan seperti itulah yang harus jadi perhatian KBRI ketika menuangkannya dalam kontrak kerja. Kendati sudah ada aturan yang menguntungkan pihak Indonesia, pekerja rumah tangga tentu tidak lantas berbuat sewenang-wenang. Harus ada kerja sama dan imbal balik yang seimbang jika majikan atau perekrut memenuhi aturan yang ada.

Persoalan lain adalah kesehatan. Sangat mungkin TKI menderita sakit ketika bekerja. Jaminan kesehatan ini juga merupakan poin penting. Apakah akan ditanggung oleh perekrut atau majikan ataukah TKI memanfaatkan asuransi yang ada. Poin-poin permasalahan TKI inilah yang harus diperhatikan oleh KBRI untuk membuat kontrak kerja baru dengan pihak perekrut.

Bikin Untung atau Buntung?

Di satu sisi, kebijakan tersebut menguntungkan pekerja migran Indonesia. Di sisi lain, ada dampak atau akibat yang timbul jika memang kebijakan tersebut diterapkan. Pertama, dari sisi perekrut tenaga kerja atau majikan. Mereka akan berpikir ulang untuk mengambil atau menggunakan tenaga kerja asal Indonesia. Mereka akan berpikir ulang terkait angka fantastis yang harus dibayarkan tersebut. Kesanggupan membayar juga menjadi pertimbangan.

Pekerja migran Indonesia sebetulnya sudah mendapatkan asuransi selama mereka bekerja di Singapura. Karena itu banyak pihak yang mempertanyakan, khususnya perekrut, mengapa mereka masih diharuskan membayar senilai Rp 60 juta? Apakah asuransi tersebut tidak mencukupi? Untuk apa harus membayar uang jaminan yang jumlahnya tidak sedikit bila sudah ada asuransi?

Akibat yang justru merugikan TKI adalah jika perekrut atau majikan tidak setuju dengan kebijakan tersebut, mereka bisa saja mengambil pekerja migran dari negara-negara ASEAN selain Indonesia. Tentu saja hal tersebut akan membuat pekerja asal Indonesia terancam kehilangan pekerjaan.

Fadila

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


one + 12 =