Tarian Isu Perusak Hutan Ala LSM

Sumber: techinfo

 

Hutan bagi rakyat Indonesia adalah nyawa. Tidak hanya secara ekologis, fungsi ekonominya juga sangat vital. Bukan apa-apa, sebagai salah satu negara dengan luasan hutan terbesar, produk-produk berbasis hasil hutan asal Indonesia berpotensi merajai pasar global.

Masalahnya, ada perbedaan pendapat di antara berbagai kalangan tentang sampai sejauh mana akselerasi pertumbuhan usaha harus sesuai dengan kepentingan Indonesia secara lebih luas. Pendapat yang pro dan kontra.

Di satu sisi, banyak kalangan menilai bahwa laju industri kehutanan harus diatur sedemikian rupa hingga manfaat terbesar tetap berada di Indonesia demi menjaga agar produk hasil hutan berharga premium. Jangan sampai pada akhirnya ketika sumber daya pasokan global menipis, justru cadangan kita yang paling dahulu habis.

Di sisi lain, banyak pula yang melihat strategisnya posisi Indonesia sebagai penghasil komoditas berbasis hutan, menjadikan berbagai negara iri. Terutama terkait dengan datangnya suplai barang dengan kuantitas gigantis, tetapi dengan kualitas yang sangat bersaing. Fakta ini sangat bisa dilakukan oleh korporasi Indonesia.

Pasar global yang membutuhkan produk kompetitif dengan kualitas nomor satu, tentu secara logis akan memilih produsen dengan cadangan sumber daya yang melimpah. Posisi yang dimiliki Indonesia.

Dengan alur berpikir inilah, tak salah bila kemudian banyak kalangan masyarakat yang mempertanyakan apa maksud dari serangan yang dilancarkan pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan terhadap pemerintah. Yang kemudian terjadi, pihak kementerian terkait bertindak panik dan balik menekan korporasi-korporasi yang dikenal menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Publik melihat, jikapun serangan terhadap pemerintah dan korporasi tersebut itu murni karena kekhawatiran atas sepak terjang ilegal yang terbukti ada dan merugikan, dukungan jelas akan mengalir. Namun, lama kelamaan publik pun melihat bahwa apa yang disampaikan LSM lingkungan begitu kental dengan persaingan usaha antarpara pemain besar.

Inilah yang terjadi pada industri berbasis hutan Indonesia. Publik dengan jelas dan mata telanjang melihat serangan yang begitu masif terhadap korporasi berbasis hutan Indonesia melalui kebijakan panik kementerian terkait. Yang anehnya justru terjadi ketika tingkat ekspor Indonesia begitu tinggi secara nilai, serta sumbangan ekonomi nan vital bagi perekonomian negeri ini.

Itulah pertanyaan yang dilemparkan publik kepada LSM lingkungan yang dikenal aktif menyerang kebijakan pemerintah. Sebut saja Institut Hijau Indonesia, WALHI, Jikalahari, ICEL, LIMA, ataupun TuK Indonesia. LSM-LSM lingkungan itu baru-baru ini mengadakan konferensi pers dan mempresentasikan “tafsiran” mereka atas sepak terjang korporasi industri kehutanan yang digambarkan begitu merusak.

Isu yang diangkat pun terbilang luar biasa, yakni korporasi industri kehutanan besar di Indonesia telah melakukan pelanggaran lingkungan berat. Kebanyakan dari mereka mendompleng peraturan yang ada, tetapi dengan penafsiran yang begitu dipaksakan.

Tengok saja pada kasus PT. RAPP baru-baru ini, yang dikatakan telah melanggar peraturan perlindungan dan pengelolaan lahan gambut (Permen Nomor 17/2017). Sebuah Permen yang dikeluarkan akibat adanya karhutla pada 2015.

Menerut mereka, PT RAPP telah menjadi salah satu yang tidak patuh atas peraturan ini. Anak perusahaan APRIL Group ini sebagian dari 338 ribu hektare lahannya berdiri di atas lahan gambut.

Tak hanya itu, RAPP disinyalir punya sekitar 30-40 perusahaan pemasok dan ada sekitar 15 perusahaan yang terindikasi terlibat korupsi. Terutama berhubungan dengan kasus korupsi mantan bupati Tengku Azmun Jaafar di Riau.

Yang membuat publik mengernyitkan dahi adalah LSM-LSM lingkungan itu juga mengakui dalam sebuah sesi yang berbeda, bahwa mereka telah melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi belum ada respon. Bagaimana mungkin mereka bisa mengklaim sebuah kasus korupsi yang bahkan lembaga penyidik khususnya pun tak menanggapi laporan mereka?

Tak berhenti sampai di situ, selain terlibat dalam pelanggaran lingkungan, RAPP pun dicurigasi sebagai salah satu perusahaan yang “bermain” dengan nilai pajak mereka. Tandanya adalah perusahaan-perusahaan Sukanto Tanoto ini punya usaha di lokasi-lokasi “ramah pajak” seperti Cayman Island.

Jikapun perbuatan tersebut ilegal, apakah mungkin bank-bank regional masih sudi untuk memberikan pinjaman? Apakah mungkin bank dengan reputasi sebaik Credit Suisse harus mengorbankan nama baik ratusan tahun mereka demi keuntungan yang sebenarnya tak seberapa?

Lupa Nasib Rakyat Kecil

Menggebunya serangan LSM Lingkungan tersebut dinilai banyak kalangan sangat aneh. Mereka mengklaim tengah memperjuangkan hak-hak masyarakat tertindas, tetapi tak memungkiri bahwa gangguan terhadap korporasi berotientasi ekspor dalam skala besar adalah pukulan telak bagi sektor tenaga kerja. Inilah mengapa, judicial review atas Permen Nomor 17/2017 tentang lahan gambut ternyata telah disetujui Mahkamah Agung karena kalah kuat dengan aturan yang ada di atasnya.

Tak hanya merugikan karyawan inti PT RAPP dan para pemasoknya, tetapi juga bagi perekonomian daerah yang bersangkutan. Dengan posisi sebagai perusahaan global serta punya tenaga kerja melimpah, keberadaan RAPP jelas menjadi motor pembangunan daerah setempat,  yang berasal dari multiplikasi ekonomi yang luar biasa.

Yang cukup mengherankan publik adalah, ketika pihak serikat pekerja menantang para LSM itu untuk mencabut Peraturan Gambut, mereka coba berkelit dengan alasan aksi mereka tersebut adalah demi mencabut surat keputusan pembatalan Rencana Kerja Umum (RKU) perusahaan. Toh menurut LSM tersebut, mereka tidak menuntut agar RAPP segara menutup pabrik, tetapi mendesak agar perusahaan tersebut bisa beroperasi dengan lebih hijau. Kira-kira begitu alasan yang dilontarkan.

Kenyataannya, publik dengan begitu gamblang melihat, serangan masif terhadap RAPP justru terjadi ketika produk kertas dan bubur kertas sedang begitu diminati oleh pembeli luar. Apalagi bertepatan dengan tingginya harga kertas dan bubur kertas di pasar global.

Tampaknya, walaupun LSM-LSM lingkungan itu begitu memaksa untuk terus memprovokasi masyarakat, dengan tingkat edukasi dan informasi yang lebih baik, kiranya usaha itu hanya memberi dampak minimal.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


twenty + 20 =